Tanggamus, – Korupsi adalah musuh berbahaya, bagaikan penyakit kronis yang menggerogoti daya tahan perekonomian Negara. Jika tidak segera dilakukan pencegahan yang optimal, tentu akan merusak tata kelola kehidupan bernegara.
Seperti halnya yang terjadi di kantor bupati tanggamus propinsi lampung. Pada realisasi APBD Tahun 2020, di sejumlah paket pengadaan barang dan jasa milik sekretariat daerah kabupaten tanggamus, dengan total nilai pagu mencapai Rp 42,326 miliar, banyak ditemukan kejanggalan.
Berdasarkan hasil pantauan tim investigasi Jaringan pengawas kebijakan pemerintah, atau JPKP menduga, mafia anggaran selama ini juga banyak bersarang dikantor bupati tanggamus.
Menurut ketua DPP JPKP Bidang Medkom Feri Gunawan mengatakan, sejak perencanaan dan penyusunan anggaran pada paket pengadaan barang dan jasa dikantor bupati tanggamus selama ini, diduga kuat telah dimarkap melalui besaran tarif dan volumenya.
Bahkan, pihaknya menduga bahwa praktek mafia anggaran ini melibatkan oknum sekda tanggamus, ujar Feri kepada Tipikornews Online sat dikonfirmasi dikediamannya, Jum’at (12/3/2021) kemarin, di Bandar Lampung.
Lebih lanjut ia menjelaskan, kejanggalan itu ditemukan dalam penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 disejumlah paket pengadaan barang dan jasa.
Diantaranya seperti, pada paket belanja jasa kantor Rp 2,217 miliar, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 1,123 miliar, penyediaan makanan dan minuman tamu Rp 2.189 miliar, perjalanan dinas dalam daerah Rp 1,846 miliar, perjalanan dinas luar daerah Rp 1,376 miliar, bahan bakar minyak/gas Rp 4,028 miliar, belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor Rp 4,182 miliar dan belanja pemeliharaan rumdis, randis serta kantor lainnya. (Rincian terlampir)
Mau tau kelanjutan berita ini selengkapnya dan bagaimana tanggapan Sekretaris Daerah Tanggamus, Hamid Heriansyah Lubis terkait pemberitaan ini, tunggu edisi mendatang. (TIM)
