Lampung Tengah, Berjaya1.com – Uang pelicin yang meliputi suap dan pungli nampaknya sudah bukan hal yang baru bagi oknum kepala sekolah bersama jajarannya untuk menutupi kebocoran anggaran pendidikan di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar kabupaten Lampung Tengah.
Menurut Ketua DPP Jaringan Pengawas kebijakan Pemerintah bidang medkom, Feri gunawan menilai, Masalah uang suap, dan pungli nampaknya telah mewabah hebat didunia pendidikan propinsi lampung, khususnya di SMK Negeri 2 Terbanggi Besar.
Pasalnya, saat pihak JPKP bersama tim media menemui kepala SMKN 2 Terbanggi Besar Ali Rosad tidak mau ditemui karena sedang sibuk rapat bersama Kepala Tata Usaha dan para wakilnya.
“Nanti ya dek, ini sedang rapat. Tunggu saja,” ujarnya di depan pintu ruang kerjanya, Senin (22/3/2021).
Beberapa lama kemudian, sambung Feri JPKP, Kepala Tata Usaha sekolah Suparman dan Kepala Humas Purwaka yang mengaku diutus Kepsek Alirosad sama sekali tidak bisa memberikan penjelasan terkait realisasi pengembalian uang IPP sesuai janji Ali Rosad yang ditayangkan disejumlah media beberapa waktu lalu.
“Justru pak Purwaka tiba-tiba malah memberikan 2 amplop putih yang berisi sejumlah uang yang katanya untuk bantuan dari pak Ali Rosad yang tidak bisa ditemui karena sedang rapat,” pungkasnya.
Sekedar mengingatkan, terkait pungutan iuran pembiayaan pendidikan di SMK Negeri 2 terbanggi besar yang dinilai telah melanggar keputusan gubernur lampung, tentang kebijakan pendidikan dimasa darurat pandemi kovid 19 yang mengharamkan bagi pihak sekolah meminta sumbangan uang kepada orang tua wali murid.
Melalui klarifikasi Kepala SMK Negeri 2 Terbanggi Besar disejumlah media, Ali Rosad mengatakan bahwa surat Edaran Iuran Pembiayaan Pendidikan yang sudah pernah beredar tanggal 2 Juli 2020 lalu sudah dicabut dan dibatalkan serta tidak berlaku lagi mulai tanggal 8 Juli 2020.
“Berita pembatalan iuran pendidikan SMKN 2 Terbanggi Besar secara resmi sudah dimuat di harian Tribun Lampung tanggal 30 Juli 2020,” kata Ali Rosad mengelak saat dikonfirmasi Tipikornews Online belum lama ini.
Menurutnya, pihak SMK Negeri 2 Terbanggi Besar selama ini tidak pungli dan tidak menerima uang haram. Namun hanya menerima sumbangan atau donatur dari masyarakat luas termasuk orang tua wali siswa untuk biaya pembangunan masjid di SMKN 2 Terbanggi Besar melalui rekening Komite Sekolah.
Selain itu ali rosad juga mengatakan, Apabila ada orang tua siswa atau wali sudah terlanjur membayarkan iuran maupun sumbangan ke sekolah dan berniat akan mengambil kembali dana yang sudah disumbangkan, maka kami persilahkan untuk hadir membawa bukti resmi pembayaran.
“SMKN 2 Terbanggi Besar siap mengembalikan dana yang sudah disumbangkan tersebut sesuai prosedur yang berlaku,” ucapnya.
Sementara, berdasarkan informasi dan pengakuan sejumlah siswa SMKN 2 Terbanggi Besar saat diwawancarai tipikornewsonline mengatakan, jangankan mau dikembalikan, pihak sekolah justru masih meminta biaya komite dan pembangunan masjid sebesar Rp 3,5 juta pertahun.
Bagaimana berita selengkapnya tunggu edisi mendatang. (Tim)
