WAY KANAN — saat kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang semakin sulit karena wabah virus corona (covid-19) diduga oknum sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan Drs. Rinaldi.,M.M, korupsi Rp 5,568 Milliaran.
Diketahui, pada 57 paket kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun anggaran 2019-2020 senilai Rp 5,568 miliaran. (data terlampir) milik Sekretariat DPRD Way Kanan diduga di Mark’up dan korupsi serta pengelolaannya tidak transparan.
Pasalnya ketika dikonfirmasi sekretaris DPRD Way kanan Drs. Rinaldi.,M.M terkesan mengelak dan mengatakan, coba langsung tanyakan dengan kabag atau PPTKA terkait adanya dugaan korupsi pada edisi lalu dengan judul, Pengesehan raperda DPRD way kanan beraroma korupsi. Ungkapnya saat dikonfirmasi redaksi sidik lampung ke no 0812 7848 xxxx melalui whattsapp selasa (19/01/2021) baru ini.
Kemudian, pada 57 paket kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa (PBJ) Tahun 2019-2020 sebanyak Rp 5,568 miliaran yang terindikasi adanya dugaan Mark’up dan korupsi di antaranya:
Pada tahun 2020 untuk pengadaan Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Rp 192.000.000 Belanja Pakaian Adat Daerah (PRLL) Anggota DPRD Rp 240.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 35.000.000 Belanja Modal Aksesoris Kantor (Papan Nama Meja Kerja) Rp 45.500.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 40.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 40.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 35.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45.000.000
Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 40.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45.000.000 Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45.000.000 belanja Jasa Kebersihan Rumah Dinas Ketua dan Petugas Jaga Malam Kantor Sekretariat DPRD Rp 37.200. Belanja Jasa Petugas Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD Rp 192.000.000 Belanja Pakaian Dinas DPRD (PDH) Rp 90.000.000 Belanja Pakaian Dinas DPRD (PSR) Rp 120.000.000 Belanja Pakaian Dinas Harian Kuning Kaki dan Hitam Putih Sekretariat DPRD Rp 45.500.000 Belanja pakaian Kerja Lapangan (PDL) DPRD Rp 90.000.000
Kemudian pada tahun 2019 untuk kegiatan maupun pengadaan barang dan jasa seperti pengadaan Liputan Media Elektronik Rp 480.000.000 Pengadaan Cetak Kalender Rp 45.000.000 Pengadaan Jasa Pihak Ketiga (Tenaga Ahli Pembahasan Perda) Rp 400.000.000 Pengadaan Pemasangan Paving Block Kantor Rp 198.500.000 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Rp 115.000.000 Pengadaan Service Kendaraan Dinas Rp 175.000.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 472.740.000 Penyediaan Jasa Jaminan Kesehatan Rp 120.000.000 Belanja ATK, cetak dan penggandaan serta makanan dan minuman rapat Rp 43.606.000
Belanja Peralatan Kebersihan dan Pembersih, BBM genset kantor dan rudin, dan Pengisian tabung gas kantor dan Rumah Dinas Ketua Rp 39.600.000Pengadaan Instalasi Listrik Rp 100.000.000 Tambah Daya Listrik Rp 140.000.000 Pengadaan Rak Asrip Rp 46.065.600 Pengadaan Partisi/Pintu Kaca Rp 157.300.000 Pengadaan Kursi Rapat Rp 183.872.000 Pengadaan Interior Kantor Rp 110.790.000 Pengadaan Gorden Kantor Rp 74.869.000 Pengadaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Rp 74.500.000
Pengadaan Jasa Kebersihan dan Perawatan Kantor Rp 192.000.000 Pengadaan Petugas Kebersihan Kantor Rumah Dinas dan Jaga Malam Kantor Rp 37.200.000 Pengadaan Pakaian PSR Anggota DPRD Rp 120.000.000 Pengadaan Pakaian PSH dan PDL Anggota DPRD Rp 180.000.000 Pengadaan Pakaian PSH dan PDL Rp 180.000.000 Pengadaan Pakaian PSL Rp 200.000.000 Pengadaan Pakaian PSR Rp 120.000.000 Sewa Kendaraan Dinas Wakil Ketua Rp 68.000.000 Pengadaan Penyusunan Peraturan daerah Rp 150.000.000 dari sejumlah penggunaan tersebut diduga di mark’up dan korupsi.
Diberitakan sebelumya, usut punya usut, berdasarkan penelusuran tim investigasi dilapangan, pada pengesahan rancangan peraturan daerah (raperda) yang disahkan pihak DPRD Kabupaten Way Kanan tahun 2019-2020 beraroma korupsi.
Praktek mark up dan manipulasi mata anggaran pada paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam proses penyusunan anggaran masih sangat marak.
Seperti halnya pada anggaran paket kegiatan Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di Sekretariat DPRD Kabupaten Waykanan, Provinsi Lampung pada APBD 2019-2020 yang dinilai sangat janggal.
Berdasarkan informasi dan penelusuran Sidik Lampung di lapangan mengatakan, anggaran yang dihabiskan pihak sekretariat DPRD Waykanann untuk belanja jasa pembahasan Raperda selama 2 tahun terakhir (2019-2020) ini yang mencapai Rp 920 juta dinilai hanya buang-buang anggaran.
“Paktek mark up dan manipulasi mata anggaran paket Pengadaan Barang Jasa (PBJ) maupun dalam proses penyusunan anggaran masih sangat marak,” ucap sumber saat dikonfirmasi Sidik Lampung, Senin (18/1/2021) kemarin.
Lebih lanjut ia mengatakan, dari nilai pagu di sejumlah paket pengadaan Belanja Jasa Tenaga Ahli Pihak Ketiga (Penyusunan Perda) tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Kabupaten Waykanan tahun anggaran 2019, (Rincian terlampir).
Berdasarkan pedoman pelaksanaan APBD tersebut seharusnya biaya belanja penyusunan raperda DPRD Waykanan untuk belanja jasa tenaga ahli hanya Rp 3 juta per OB (Orang/ Bulan).
Mau tau kelanjutan berita ini selengkapnya serta bagaimana tanggapan sekretaris DPRD Way Kanan drs. Rinaldi.,M.M terkait Dugaan korupsi ini Tunggu edisi selanjutnya akan dikupas secara gamblang. (Red)
Berikut rinciannya:
Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 35 juta (5.2.2.03.27) dengan spesikasi pekerjaan untuk Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (PT.BPRS) Way Kanan. Kemudian, Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 40 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Pendapat DPRD tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019.
Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 40 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2018. Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 35 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan.
Lalu, Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Way Kanan Tahun 2019. Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Way Kanan Tahun 2019.
Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 40 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Pengawasan Anggaran dan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Way Kanan. Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Way Kanan pada Badan Usaha Milik Daerah, Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Way Kanan (Perseroda).
Belanja Jasa Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 45 juta. (5.2.2.03.27) untuk spesikasi pekerjaan Jasa Tenaga Ahli Penyusunan Kajian Akademik Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Lampung
Selain itu pada APBD tahun 2019 raperda yang disahkan sebanyak 12 perda dengan biaya Rp 550 Juta. Dengan rincian untuk Pengadaan Penyusunan Peraturan daerah Rp 150 juta. (5.2.2.03.22) untuk 3 kegiatan @Rp 50 juta. kemudian Pengadaan Jasa Pihak Ketiga (Tenaga Ahli Pembahasan Perda) Rp 450 juta. (5.2.2.03.22) untuk 8 kegiatan @Rp 50 juta.
