BANDAR LAMPUNG — pemerintah pusat dalam mengalokasikan anggaran pendidikan seperti pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sejatinya untuk membantu mencerdaskan siswa/siswi dan meringankan beban orang tua wali/murid dalam menyekolahkan anaknya nampaknya hampir tak terwujud.
Seperti halnya di SMP Negeri 3 Bandar Lampung Masih saja ada upaya oknum Kepsek memangkas alokasi dana BOS di setiap item kegiatan. padahal sudah jelas pada item kegiatan harus berdasarkan juknis kementerian namun pada penggunaan yang sangat tidak diyakini kebenarannya. Sehingga kuat dugaan oknum Kepsek menguras dana BOS demi untuk memperkaya diri, kata sumber yang tak ingin namanya disebutkan kepada wartawan Sidik Lampung.
Lanjut sumber, alokasi dana BOS pada penyaluran tahun 2020 sebanyak 3 tahap dimana pada penggunaannya seharusnya diprioritaskan sesuai juknis kementrian. namun masih saja ada yang diduga melanggar kepentingan demi keuntungan pribadi oknum koruptor.
Bahkan ada juga yang fiktif serta tidak sesuai dengan yang termuat dalam laporan tahap tersebut Terindikasi laporan sebanyak 3 tahap tersebut di buat secara terpisah tanpa sepengetahuan tenaga pengajar.
Diketahui, pada realisasi dana BOS Tahun Anggaran 2020 SMP Negeri 3 Bandar Lampung, dengan jumlah nilai pagu mencapai Rp920.480.000, dengan rincian (Tahap I Rp274.560.000, Tahap II Rp366.080.000, Tahap III Rp279.840.000), realisasinya terindikasi dugaan Mark-up dan Korupsi.
Salah satu contoh item penting dalam laporan tersebut, terdapat Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana selama tahun 2020 mencapai Rp113.343.900, dengan rincian (Tahap II Rp83.409.100, Tahap III Rp29.934.800), realisasinya sangat tidak diyakini kebenarannya.
Pasalnya, transparansi anggaran yang sulit diketahui publik karena papan pengumuman penggunaan dana tidak dipajang disekolah sehingga, meski menghabiskan dana mencapai ratusan juta kondisi sekolahan masih seperti tidak ada perawatan misalnya, plafon yang jebol, pintu, jendela, bangku yang rusak, dan cat yang mengelupas.
Dan itu baru 1 aitem, artinya satu tahun oknum tersebut memotong dana Bos untuk kepentingan pribadinya dan motifnya merekayasa laporan pertanggung jawaban.
Belum lagi item pada komponen lainnya yang terbesar hingga mencapai ratusan juta rupiah. Seperti pada item pembelajaran dan ekstrakurikuler sebesar Rp170.733.500, dengan rincian (Tahap II Rp107.527.500, Tahap III Rp63.206.000), kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran sebesar Rp34.521.700, dengan rincian (Tahap II Rp15.854.700, Tahap III Rp18.667.000), administrasi kegiatan sekolah sebesar Rp75.683.340, dengan rincian (Tahap II Rp30.342.000, Tahap III Rp45.341.340), langganan daya dan jasa sebesar Rp75.092.720, dengan rincian (Tahap II Rp62.206.120, Tahap III Rp12.889.600), Sehingga jika di kalkulasikan sejak tahun 2020 mark’up lewat laporan tersebut mencapai ratusan jutaan.
Menurut Tim JPKP mengatakan, memang untuk saat ini terkait laporan Dana Bos yang terindikasi manipulatif dapat di jerat lewat pasal gratifikasi sebagaimana pesan UU/20/2001.
Termaksud proyek-proyek swakelola yang di kelola pihak sekolah. Nah.. terkait Dana Bos yang di sunat ini sudah keterlaluan.
“Bagaimana pendidikan mau berkembang jika oknum kepala sekolah terus mementingkan kepentingan pribadinya,” keluhnya.
Untuk itu diharapkan kepada aparat penegak hukum dapat segera menyelidiki kasus dugaan korupsi yang bersarang di SMP Negeri 3 Bandar Lampung Dari kasus dugaan korupsi BOS ini, diharapkan pelakunya dapat segera terungkap.
Jangan sampai korupsi mengancam pendidikan siswa. Segera tangkap dan hukum yang seberat-beratnya sehingga dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya.
Sementara, Kepala SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung menyampaikan, Pada Point 1 dan 2 tidak ada penyimpaan, pelaksanaan komponen penggunaan dan BOS Tahun 2020 terkait honorarium dan kegiatan pembelajaran dan ekstrakulikuler sudah sesuai kententuan peraturan yang berlaku.
Pada Point 1-7 pada keterangan narasumber, bahwa kami sampaikan pelaksanaan kegiatan BOS tahun 2020 telah merujuk pada permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang pentujuk teknis Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) reguler
Tidak ada markup maupun laporan palsu sebagaimana yang disampaikan, semua yang kami anggarkan sudah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kami tidak melanggar aturan yang telah ditetapakan oleh pemerintah, apa yang dituduhkan/diberitakan oleh narasumber itu tidaklah benar
Pelaksanaan teknis Bantuan Oprasional Sekolah( BOS ) SMP Negeri 3 Bandar lampung telah kami laporkan secara rutin kepada dinas pendidikan dan kebudayaan kota bandar lampung dan kementrian pendidikan republik indonesia. Jelasnya. (TIM)
