• Jelajahi

    Copyright © SABURAI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    DPRD Kebut Pembahasan Raperda Tentang Pengelolaan Hutan Di Lampung

    Admin
    Minggu, 05 September 2021, September 05, 2021 WIB Last Updated 2022-07-04T02:28:15Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini

    Bandar Lampung – Berjayanews.id : DPRD Lampung saat ini tengah kebut atau mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana pengelolaan hutan di Provinsi Lampung, guna menjamin terlaksananya pengelolaan hutan yang efektif dan efisien.

    Ketua Komisi II DPRD Lampung, Budi Yuhanda mengatakan, Raperda ini nantinya akan menjadi pedoman untuk melakukan kegiatan atau program yang ada di dinas Kehutanan dalam mengelola hutan yang berkelanjutan.

    “Karena hutan selama ini belum dikelola dengan baik. Maka dengan Perda ini, ke depannya kita mengusung konsep lestari,” kata Budi Yuhanda, Selasa (5/9/2021).

    Lanjutnya, tujuan perda ini juga untuk memberikan landasan hukum bagi pengelolaan hutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan aspek pemberdayaan masyarakat secara partisipatif dan kolaboratif.

    erta terangnya, guna memantapkan koordinasi pengelolaan hutan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga lainnya.

    “Keberadaan Perda ini juga untuk menjamin kelestarian dan fungsi hutan sebagai sistem penyangga kehidupan kita di bumi. Namun yang jelas untuk mencegah kerusakan kawasan hutan,” ungkapnya.

    Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Yanyan Ruchyansyah mengatakan, selama ini tentang pengelolaan hutan yang menjadi acuan pihaknya adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

    “Kemudian kita juga mengacu pada Pergub tentang pembentukan, organisasi dan tata kerja cabang dan unit pelaksana teknis daerah pada perangkat daerah provinsi Lampung,” ujarnya.

    Ia juga menjelaskan, bahwasanya ide Raperda pengelolaan hutan tersebut salah satunya muncul pada saat pihaknya menyelenggarakan serial webinar new normal dalam pengelolaan hutan pada tahun lalu.

    Dalam diskusi tersebut, mencuat perlunya peraturan daerah untuk memperkuat operasionalisasi pengelolaan hutan, di dalamnya berisi tentang semua fungsi pengelolaan termasuk tentang perhutanan sosial dan peran pengelolaan hutan terhadap pembangunan daerah.

    “Jadi jika Raperda itu akan dipercepat kami setuju dan mudah-mudahan isinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan kami di lapangan,” pungkasnya. (Ist/*)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini

    NamaLabel

    +