Berjayanews.id, Way kanan – realisasi anggaran kegiatan belanja pegawai kelompok belanja tidak langsung pos Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Way Kanan tahun 2020 sebesar Rp16.787.105.500 yang diuraikan pada 8 item kegiatan diantaranya terindikasi mark’up dan korupsi.
Diketahui, berdasarkan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah kabupaten way kanan tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan rancangan peraturan bupati tentang penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2020 terdapat belanja Tidak Langsung Pos DPRD semula sebesar Rp15.587.S83.272 bertambah sebesar besar Rp1.199.522.228 atau 7,70% menjadi sebesar Rp16.787.105.500 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.) dengan rincian untuk sejumlah item kegiatan diantaranya sangat diragukan kebenarannya serta terkesan janggal.
Seperti misalnya, menurut sumber sidiklampung.com mengatakan, pada sejumlah anggaran kegiatan tersebut seperti misalnya, pada kegiatan belanja tunjangan transportasi pimpinan dan anggota DPRD semula sebesar Rp3.862.800.000 bertambah sebesar Rp 1.424.900.000 atau 36,89% menjadi sebesar Rp 5.287.700.000 (4.01.4.01.01.00.00.5. 1.1.01.25.), sangat terkesan berlebihan serta telah mengabaikan Perbup Way Kanan nomor 30 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa tahun Anggaran 2020.
Seharusnya jika mengacu pada perbub way kanan pihak Sekretariat DPRD selama satu tahun anggaran hanya diperkirakan memerlukan biaya sebesar Rp4.080.000.000 selama satu tahun anggaran.
Diketahui, berdasarkan Perbub way kanan no 30 tahun 2020 tentang Standar Harga Barang Dan Jasa Yang Berfungsi Sebagai Batas Tertinggi Atau Estimasi Menetapkan, Untuk Sewa Kendaran Pimpinan (wakil ketua) Rp8.500.000 Perbulan, Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Kapasitas 2000 Cc Rp9.600.000 Perbulan, Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Kapasitas 1500 Cc Rp6.800.000 Perbulan, Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Kapasitas 2500 Cc Matic + Acecoris Rp16.500.000 Perbulan, Sewa Kendaraan Dinas Roda 4 Kapasitas 1500 Cc Rp4.415.000.
Kemudian, pada Perda Kabupaten Way Kanan nomor 03 tahun 2017 tentang Hak keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan yang tercantum pada Pasal 15 ayat 3 dan 4 tentang Belanja Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Pimpinan dan Anggota pada pelaksanaannya diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
Mudah saja, berdasarkan hitung ulang secara sederhana, pada anggaran kegiatan Belanja Tunjangan Transportasi Pimpinan Dan Anggota DPRD tahun 2020 sebesar Rp 5.287.700.000. Sedangkan, pada pencapaian biaya sewa kendaran sebesar Rp8.500.000 dikalikan 40 anggota DPRD Kabupaten Way Kanan jumlahnya hanya sebesar Rp340 juta/OB.
Sehingga dari 1 Item kegiatan tersebut terdapat sisa anggaran Rp 1.207.700.000 selama 12 bulan. Kata sumber.
Selain itu pada kegiatan lainnya seperti untuk belanja tunjangan Perumahan Semula Sebesar Rp 3.884.400.000 Bertambah Sebesar Rp 834.600.000,00 Atau 21,49% Menjadi Sebesar Rp 4.719.000.000 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.16.). lalu, tunjangan panitia musyawarah semula sebesar Rp 18.117.750 bertambah sebesar Rp 3.000.050 Atau 16,56% Menjadi Sebesar Rp 21.117.800 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.11.). kemudian, tunjangan Komisi Sebesar Rp 59.682.000 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.12.). dan, tunjangarn Panitia Anggaran Semula Sebesar Rp 41.070.050 Bertambah Sebesar Rp 50,00 Menjadi Sebesar Rp 41.070. 100 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.13.). Tunjangan Badan Kehomatan Sebesar Rp 44.267.300 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.14.). Belanja Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Semula Sebesar Rp 1.260.000.000 Berkurang Sebesar Rp 460.000.000 Atau 36,51% Menjadi Sebesar Rp800.000.000,00 (4.01.4.01.01.00.00.5.1.1.01.22.). Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Sebesar Rp315.896.160 Berkurang Sebesar Rp60,00 Rp315.896.100 (4.01.4.01.01.00.00.5. 1.1.03.01).
Sumber menduga, sejumlah realisasi anggaran kegiatan APBD tahun 2020 di sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan tersebut diduga menjadi lahan korupsi berjamaah bagi oknum pejabat setempat.
Menurutnya, ada beberapa modus kejahatan korupsi APBD di sekretariat DPRD Kabupaten Way Kanan Pertama, mark’up anggaran dengan melebihkan berbagai pengadaan barang dan jasa. Modus kedua, pengalokasian anggaran yang sebetulnya sama dengan anggaran lain, dan Modus ke tiga, pembuatan anggaran tanpa perincian, modus ini dilakukan dengan cara membuat anggaran dalam bentuk satuan tanpa diperinci lagi.
“korupsi bukan saja terjadi pada saat pelaksanaan, namun juga dalam proses perencanaan, bahkan pada tahap ini bisa dibilang lebih kental. Modus yang sering digunakan dalam kejahatan korupsi APBD adalah mark up, mark down, laporan fiktif, penyalahgunaan wewenang, dan penggelapan,”katanya
Ia menjelaskan, Mark-up dilakukan pada pembiayaan atau pengeluaran anggaran dengan menaikkan jumlah pengeluaran yang seharusnya untuk kepentingan pribadi, sehingga daerah dirugikan. Sedangkan modus mark down dilakukan pada pengelolaan pendapatan daerah.
Misalnya, potensi pendapatan yang ada sebenarnya besar, namun dalam perencanaan pendapatan dilakukan penurunan nilai potensi yang ada. Dalam laporan realisasi pendapatan daerah pun nilai yang dilaporkan sering tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya
Sementara sekretaris DPRD Kabupaten Way Kanan Yusron Lutfi, S.H.,M.M ketika dikonfirmasi melalui pesan Whattsap dan dihubungi melalui Telpon Seluler terkait pemberitaan ini. pihaknya enggan menjawab.selasa (9/11/2021) kemarin.
Mau tau kelanjutan berita ini selengkapnya Serta bagaimana tanggapan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait. Tunggu edisi mendatang. (Andi Saputra)
