Lampung Selatan, Berjayanews.id – Kebijakan pembelajaran yang berlangsung dari rumah selama pandemi kenyataan sejauh ini, kegiatan belajar di rumah tidak merata untuk semua guru termasuk guru honorer dan guru ekskul khususnya di SMP Negeri 5 Natar Kabupaten Lampung Selatan, sehingga hal ini berdampak pada rawannya penyelewengan penggunaan dana BOS oleh oknum kepala sekolah setempat.
“Oknum kepala SMP Negeri 5 Natar melaporkan penggunaan dana BOS tahun 2021 tidak sesuai Juknis BOS Reguler,” kata sumber yang patut dipercaya kepada wartawan, Senin (14/2/2022) kemarin.
Ia juga mengutarakan, selama pandemi anggaran dana BOS tidak berkurang, masih sesuai dengan Permendikbud tentang Petunjuk Teknis Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah.
Bahkan Permendikbud tersebut diperbaharui untuk menyesuaikan kondisi pandemi covid-19, dimana guru harus terlibat untuk program belajar dari rumah, dan pengelolaan anggaran disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Sehingga yang tadinya 50 persen anggaran dana BOS untuk menggaji guru honorer dan termasuk guru ekskul, dana BOS bisa digunakan lebih dari 50 persen, menyesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran online guru untuk membeli kuota internet dan kebutuhan lainnya selama masa pandemi.
Namun, menurut sumber, masih banyak guru yang tidak terlibat dalam pembelajaran di rumah, di samping itu juga banyak tenaga kependidikan sekolah yang nasibnya malah menjadi tidak pasti. “Sehingga, penggunaan dana BOS menjadi rancu, tidak jelas, dan tidak pasti.
Perlu pengawasan, transparansi, dan keterbukaan informasi terkait penggunaan dana BOS di sekolah, yang sejauh ini tidak berjalan. Fasilitas dan sarana prasarana untuk keterbukaan informasi yang sudah ada di sekolah seharusnya lebih difungsikan di tengah pandemi ini,” katanya.
Selain itu, sambungnya, dana BOS yang dicairkan besarannya sama seperti sebelum pandemi, yang artinya ada sebagian besar dana BOS yang lenyap kepada oknum kepala sekolah yang tidak bertangungjawab atas pengaruh yang berkuasa di sekolah setempat.
Ia menguraikan, dari laporan penggunaan dana BOS SMP Negeri 5 Natar tahun 2021 sebesar Rp.558.800.000 yang diuraikan untuk tahap I Rp.164.340.000, tahap II Rp. 219.120.000, tahap III Rp.174.900.000, tahap IV Rp.440.000 dengan rincian untuk sejumlah komponen kegiatan terindikasi dimark-up dan korupsi, diantaranya: ·
pengembangan perpustakaan tahap I Rp.12.140.000, tahap II Rp. 53.200.400, tahap III Rp. 1.000.000 · kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler tahap I Rp.4.405.000, tahap II Rp. 825.000, tahap III Rp. 6.725.000 · kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran tahap I Rp.282.375, tahap II Rp. 8.992.000, tahap III Rp. 19.415.000 · administrasi kegiatan sekolah tahap I Rp.17.860.519, tahap II Rp. 16.067.550, tahap III Rp. 36.212.300 · langganan daya dan jasa tahap I Rp.3.722.900, tahap II Rp. 17.920.800, tahap III Rp. 30.193.200 · pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah tahap I Rp.82.631.706, tahap II Rp. 67.809.250, tahap III Rp. 35.454.50 · penyediaan alat multi media pembelajaran tahap I Rp.18.397.500, tahap II Rp. 25.300.000, tahap III Rp. 16.500.000 · pembayaran honor tahap I Rp.24.600.000, tahap II Rp. 24.700.000, tahap III Rp. 28.800.000
Sementara Kepala SMP Negeri 5 Natar Kabupaten Lampung Selatan mengatakan, “Silahkan temui saya untuk crosscek data sebelum berita diterbitkan. Jika terbukti saya siap bertanggungjawab. Jika tidak saya akan tuntut balik atas pencemaran nama baik.”katanya saat dikonfirmasi wartawan melalui pesan whattsap selasa (15/2/2022) kemarin.
Bagaimana Tanggapan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan, Yespi Cory, SH terkait pemberitaan ini. Tunggu edisi selanjutnya. TIM)
