LampungOnline, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa politikus Partai Demokrat Andi Arief, Senin (28/3/2022).
Andi Arief bakal dimintai keterangan seputar kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan, di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud.
“Andi Arief, wiraswasta/wakil sekretaris jenderal Partai Demokrat, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AGM (Abdul Gafur Mas’ud),” ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.
Masih belum diketahui kaitan Andi Arief dengan kasus ini. Namun KPK sempat menyatakan pihaknya tak pandang bulu dalam mengusut dugaan suap yang diterima Abdul Gafur. Termasuk dugaan suap mengalir ke Partai Demokrat.
“Tapi yang pasti tentu di dalam penyidikan ini kami akan dalami seluruh informasi yang masuk ke dalam KPK, ya, karena kita juga tahu kemarin kita menetapkan bendahara umumnya di DPC Balikpapan,” ujar Ali, dilansir Liputan6.
Diketahui, KPK menetapkan Bupati nonaktif Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balqis (NAB) sebagai tersangka, kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara.
Selain Abdul Gafur dan Nur Afifah, KPK juga menjerat Plt Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara Mulyadi (MI), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Paser Utara Edi Hasmoro (EH), Kepala Bidang Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara Jusman (JM), dan pihak swasta Achmad Zuhdi (AZ) alias Yudi.
Kasus ini bermula saat Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) mengagendakan beberapa proyek pekerjaan yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang PPU dan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga PPU dengan nilai kontrak sekitar Rp 112 miliar.
Kontrak itu yakni proyek multiyears peningkatan jalan Sotek – Bukit Subur dengan nilai kontrak Rp 58 miliar dan pembangunan gedung perpustakaan dengan nilai kontrak Rp 9,9 Miliar.
Atas adanya proyek itu, Abdul Gafur memerintahkan Mulyadi, Edi Hasmoro, dan Jusman untuk mengumpulkan sejumlah uang dari para rekanan yang sudah mengerjakan beberapa proyek fisik di Kabupaten PPU.
Selain itu, Abdul Gafur juga menerima sejumlah uang atas penerbitan beberapa perizinan antara lain perizinan untuk HGU lahan sawit di Penajam Paser Utara dan perizinan bleach plant (pemecah batu) pada Dinas PUTR PPU.
Abdul Gafur diduga bersama Nur Afifah menyimpan uang yang diterima dari para rekanan di dalam rekening bank milik Nur Afifah untuk keperluan Abdul Gafur.
Abdul Gafur juga diduga menerima uang tunai sejumlah Rp 1 miliar dari Achmad Zuhdi yang mengerjakan proyek jalan dengan nilai kontrak Rp 64 miliar di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Panggil Balik
Andi Arief kesal dijadwalkan diperiksa penyidik KPK terkait kasus suap proyek dan perizinan yang menjerat Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU), Abdul Gafur Mas’ud.
Andi Arief mengaku tak pernah menerima surat pemanggilan dari KPK sebagai saksi kasus Abdul Gafur Mas’ud.
“Apakah saya dipanggil hari ini saksi kasus gratifikasi Bupati Penajam Paser Utara? Pertama, mana surat pemanggilan saya, kedua apa urusan saya koq tiba-tiba dihubungkan? Jubir KPK salah bicara atau sengaja perlakukan saya seperti ini?,” kata dia melalui akun Twitter @Andiarief_.
Atas dasar tersebut, Andi Arief menyatakan bakal memanggil balik Plt Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri ke DPP Partai Demokrat.
“Saya akan panggil Jubir KPK resmi ke DPP,” ujarnya.
Dalam cuitan selanjutnya, Andi Arief juga menuding Ali Fikri membuat berita bohong alias hoaks.
Dia menuntut Ali Fikri menyampaikan permintaan maaf atas kekeliruannya itu.
“Saya menunggu permintaan maaf Jubir KPK yang sudah membuat berita hoax dan tidak profesional, sehingga merugikan saya,” kata Andi Arief.
Dia juga mengaku sudah melapor kepada anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat terkait pemanggilan ini.
Andi Arief meminta anggota Komisi III Fraksi Demokrat untuk memanggil Ali Fikri.
“Saya sudah lapor anggota Komisi 3 DPR Partai Demokrat untuk memanggil Jubir KPK dan apa motifnya umumkan sembarangan berita salah,” ujarnya. (*)
