LampungOnline, Jakarta – Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membatasi Shalat Tarawih di bulan Ramadhan tahun ini.
Ketua Umum (Ketum) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama protes keras terhadap pernyatan Luhut tersebut.
Dia meminta Luhut untuk tidak selalu mencampuri kegiatan peribadatan umat Muslim.
Haris mengatakan, sejak Covid-19 melanda Indonesia beberapa tahun lalu, Luhut selalu tampil paling depan mengatur urusan umat Muslim.
Terutama mengenai ibadah umat Islam saat puasa hingga lebaran.
“Setiap masuk bulan Ramadhan selalu saja begini, urus saja urusanmu yang lain pak, jangan campuri ibadah kami umat muslim,” kata Haris Pertama, dilansir weonline, Sabtu (26/3/2022).
Haris kemudian mengungkit gelaran MotoGP Mandalika yang dihelat akhir pekan lalu, dimana kegiatan itu dipadati ribuan penonton.
Dia mengatakan, saat gelaran ajang tersebut pemerintah justru tidak membuat peraturan apapun untuk mencegah Covid-19, termasuk tidak adanya persyaratan vaksin booster.
Menurut Haris ini tidak adil, sebab pemerintah justru menjadikan vaksin dosis ketiga itu sebagai syarat untuk ikut shalat tarawih.
“Kemarin di Mandalika apakah sudah booster semua???” katanya lagi.
Haris kemudian meminta Luhut untuk tahu diri. Posisinya saat ini hanya seorang menteri yang notabene adalah pembantu presiden.
Jadi Luhut tidak berhak untuk mengatur berbagai kegiatan masyarakat pada bulan puasa nanti.
“Ingat pak, kau bukan presiden, semua urusan mau kau atur,” katanya.
Diketahui, Luhut mengatakan pemerintah bakal melakukan pembatasan Shalat Tarawih pada bulan Ramadhan tahun ini, untuk mencegah penularan Covid-19.
Umat Muslim yang hendak Shalat Tarawih di rumah ibadah, harus sudah menerima vaksin dosis ketiga. (*)
