BANDAR LAMPUNG – BPK RI menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung gagal dalam menanggulangi kemiskinan di wlayah tersebut.
“Kegagalan tersebut terlihat dari tata cara kerja Pemprov Lampung yang belum sepenuhnya menyelaraskan upaya penanggulangan kemiskinan, dengan kebijakan pemerintah pusat secara memadai,” ujar Staf Ahli bidang BUMN, BUMD dan Kekayaan Negara BPK RI, Novian Herodwijanto.
Hal itu diungkapkannya saat menyampaikan penilaian kinerja pemprov dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Kamis (12/5/2022)
“Pemprov Lampung juga belum sepenuhnya mengkoordinasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan di antara satker terkait di bawah kendalinya dan institusi lain yang terkait,” jelas Novian, dilansir jpnn.com.
Pemprov Lampung pun belum sepenuhnya menggunakan basis data terkait kemiskinan yang terpadu, dalam perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan.
“Pemprov Lampung belum sepenuhnya melaksanakan program penanggulangan masyarakat miskin,” kata Novian.
Menanggapi hal itu, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, membenarkan masih ada masyarakat miskin di 15 kabupaten/kota.
Namun, lanjut dia, Provinsi Lampung ekonominya terbaik di Sumatera.
“Izin staf ahli, Lampung sudah disampaikan bahwa ekonominya terbaik di Sumatera, tetapi memang masih ada masyarakat yang miskin di kabupaten,” ujar Arinal.
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung itu menegaskan, adanya kemiskinan di kabupaten itu merupakan hak dan tanggung jawab bupati.
“Itu sudah saya perintahkan kepada bupati atau wali kota untuk mengatasi masyarakat miskin di wilayahnya,” kata Arinal. (*)
