Bandar Lampung – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung kembali memeriksa pengurus cabang olahraga (Cabor) kasus dugaan korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung, Rabu (18/5.2022).
“Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Lampung kembali melakukan pendalaman dengan melakukan pemeriksaan empat orang,” ujar Kasi Penkum Kejati Lampung, I Made Agus Putra.
Hal itu terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan Dana Hibah KONI Lampung Tahun Anggaran 2020.
“Untuk kali ini, ada empat saksi yang diperiksa. Satu ketua cabor dan tiga lainnya bendahara cabor,” kata Made.
Keempat pengurus cabor KONI yang diperiksa yaitu MRA diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Bendahara Cabang Olahraga POSSI/Selam KONI Lampung.
Lalu, DI diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Ketua Cabang Olahraga PERKEMI/Kempo KONI Lampung.
Kemudian, BDI diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Bendahara Cabang Olahraga PERKEMI/Kempo KONI Lampung.
Terakhir, SN diperiksa sebagai saksi terkait tugasnya selaku Bendahara Cabang Olahraga FASI /Terjun Payung KONI Lampung.
Menurut Made, pemeriksaan saksi dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan tentang suatu perkara pidana.
“Perkara pidana yang dia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri, guna menemukan fakta hukum tentang tindak pidana korupsi, serta pemeriksaan saksi bertujuan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara penyalahgunaan dana hibah KONI tahun anggaran 2020,” terang Madem dilansir Kumparan.
Diketahui sebelumnya, perkara dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung yang disalurkan KONI Lampung sudah naik ke tingkat penyidikan.
Kendati demikian, belum juga ada yang ditetapkan sebagai tersangka
Hal ini disampaikan Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Heffinur saat melakukan Konferensi Pers di gedung Kejaksaan Tinggi Lampung, Rabu (12/1/2022).
Heffinur mengatakan perkara dugaan korupsi tersebut merupakan anggaran KONI Lampung tahun 2020.
Pengajuan dilakukan sejak tahun 2019 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 79 miliar.
“Dari Rp 79 miliar ini disetujui Rp 60 miliar oleh Pemprov Lampung,” ujarnya.
Kemudian, pada 28 Januari 2020, KONI Provinsi Lampung menandatangani naskah perjanjian Rp 60 miliar di bank.
Dana hibah tersebut selanjutnya diberikan KONI Lampung, tapi dibagi menjadi dua tahap pemberian.
Tahap pertama lebih dari Rp 29 miliar dan tahap kedua lebih dari Rp 30 miliar. (*)
