BANDAR LAMPUNG – Ratusan massa aksi dari buruh dan mahasiswa dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Lampung berunjuk rasa memperingati May Day (Hari Buruh) 2022, di Pemprov Lampung, Sabtu (14/5/2022).
Ratusan massa buruh dan mahasiswa itu hendak masuk ke depan Kantor Gubernur Lampung.
Namun mereka hanya boleh berunjuk rasa di lapangan Korpri saja, tidak diizinkan masuk ke lingkungan Pemprov Lampung.
Peserta aksi membawa poster bertuliskan ‘Tolak UU Cipta kerja’ dari kami Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Lampung.
Massa menggeruduk kantor DPRD Provinsi Lampung dan Pemprov Lampung. Mereka menolak UU Cipta Kerja.
Sekretaris konfederasi serikat pekerja seluruh Indonesia (KSPSI) Lampung, Eko Rahmawan mengatakan poin penting pada peringatan May Day 2022 ini tolak UU Ciptaker.
“Kami dari tiga konfederasi menuntut omnibuslaw, tolak revisi UU 12 Tahun 2011 tentang per Undang-undangan hingga tolak upah murah,” ujarnya, dilansir Tribunlampung.
Ada 17 item tuntutan yang mereka minta dan berharap pemerintah mengabulkan tuntutan tersebut.
Poin tuntutan yang dituntut karena di MK masih inkonstitusional, termasuk buruh juga menuntut untuk penghapusan UMK dan UMP.
“Saat ini sudah kita PTUN-kan UMK di kabupaten-kota yang ditandatangani gubernur dan kami menuntut agar bisa dipenuhi,” kata Eko.
Pihaknya berharap bisa bersinergi dengan pemerintah untuk menolak UU omnibuslaw tersebut.
Adapun 17 tuntutan dari massa aksi yakni;
1. Tolak omnibuslaw UU Cipta Tenaga Kerja (Ciptaker)
2. Turunkan harga kebutuhan pokok
3. Sahkan RUU PPRT , tolak revisi UU PPP, tolak revisi UU SP/SB
4. Tolak upah murah
5. Cabut Keputusan gubernur tentang UMK di Provinsi Lampung tahun 2022
6. Hapus outsourcing
7. Tolak kenaikan pajak PPN
8. Sahkan RPP perlindungan ABK dan buruh migran
9. Tolak pengurangan peserta PBI jaminan kesehatan
10. Wujudkan kedaulatan pangan dan reforma agraria
11. Stop kriminalisasi petani
12. Biaya pendidikan murah dan wajib belajar 15 tahun gratis
13. Angkat guru dan tenaga honorer menjadi PNS
14. Pemberdayaan sektor Informasi
15. Ratifikasi konvensi ILO nomor 190 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja.
16. Laksanakan pemilu pada 14 Februari 2024 secara jurdil tanpa politik uang
17. Redistribusi kekayaan yang adil dengan menambah program jaminan sosial
Sementara, Asisten Pemerintahan dan Kesra Pemprov Lampung Qodratul Ikhwan mengatakan pihaknya telah menerima 17 aspirasi tuntutan massa aksi.
“Tentunya ini akan ditindaklanjuti dan akan disampaikan kepada pihak yang berwenang pada masing-masing item,” ujarnya.
Hal itu karena ranahnya ada yang di Pemprov Lampung, pemerintah pusat hingga ranah perusahaan.
“Kita atas nama Provinsi Lampung memberikan apresiasi berjalan dengan penuh kekeluargaan dan semangat silahturahmi di dalam suasana lebaran,” kata Qodratul Ikhwan.
Tidak ada hal yang dikhawatirkan dan memang semestinya antara pekerja perusahaan dan pemda hingga stakeholder harus bersinergi untuk mencapai yang dikehendaki. (*)
